Dorong Percepatan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Terbitkan Perpres

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Negeri menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Cetakan 109 Tahun 2020 untuk membakar percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam Perpres Bagian 109 Tahun 2020 menetapkan sebanyak 201 proyek dan 10 rencana yang mencakup 23 Sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp4. 809, 7 triliun, sebagai Daftar PSN terbaru.

Proyek dan program PSN tersebut, kata Airlangga, memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau swasta.

Ia menjelaskan, di dalam awal 2020, Komite Percepatan Logistik Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kemenko Perekonomian dimandatkan melakukan evaluasi atas usulan PSN.  

KPPIP telah melakukan evaluasi kepada 269 usulan proyek dan kalender dari Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Swasta. Pertimbangan tersebut mempertimbangkan Daftar PSN sebelumnya, serta usulan-usulan baru menggunakan bermacam-macam kriteria.

“Pemerintah telah melakukan evaluasi secara sangat hati-hati terhadap semua Proposal PSN, dengan mempertimbangkan semua bagian dan menggunakan berbagai kriteria, molek kriteria dasar, strategis, maupun operasional, ” terang Menko Airlangga demi Ketua KPPIP dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).

Menko Airlangga menerangkan, Perpres Nomor 109 Tahun 2020 menetapkan 201 PSN dan pengembangan 10 PSN yang sangat diperlukan buat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. ” 

Perpres No. 109/2020 merupakan perubahan ketiga atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga sejak 2016 sampai 20 November 2020 terdapat 100 proyek senilai Rp588, 9 triliun telah diselesaikan.

Ia menjelaskan, program-program strategis nasional tersebut memperluas ruang lingkup dari PSN sebelumnya yang hanya mencakup tiga program, menjadi sepuluh program.

Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan jalan akses exit toll, dan pengembangan Kawasan Penting Pariwisata Nasional (KSPN).

Selanjutnya, program pembangunan instalasi Pengolah Sampah Menjadi Gaya Listrik (PSEL), pembangunan smelter, pengembangan penyediaan pangan nasional, pengembangan superhub, dan percepatan pengembangan wilayah.

Beberapa wujud pokok dan substansi pengaturan pada Perpres No. 109 Tahun 2020 yang ditambahkan, ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat.

“Antara lain terkait dengan perizinan PSN, pemberian stimulus kepada PSN berupa tarif 0 persen untuk BPHTB atas PSN, dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja, ” ujarnya.  

Daftar PSN tersebut, lanjutnya, juga memperoleh kemudahan-kemudahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan turunannya.  

Menko Airlangga berharap pendirian PSN dapat menciptakan lapangan kegiatan baru. KPPIP mengestimasi penciptaan lapangan kerja langsung dari pekerjaan wujud sebanyak 878 ribu pada 2021 dan 938 ribu pada tarikh 2022.

“Pada 2021 kita akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 proyek melalui total jumlah investasi Rp464, 6 triliun, ” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap percepatan proyek strategis nasional dapat membakar perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan pabrik dan pariwisata. (*)